Rekening Saldo di Atas Rp 200 Juta, Wajib Dilaporkan Bank ke DJP

0
20
Ist

JAKARTA, Inspirasibangsa (6/6) — Setelah Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan diterbitkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan PMK nomor 70 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Hal tersebut dilakukan, untuk mengatur lebih rinci mekanisme yang menjelaskan tentang Perppu nomor 1 tahun 2017. Menurut keterangan Menkeu, terdapat lima jenis nasabah yang wajib dilaporkan oleh lembaga keuangan terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Lima hal tersebut, antara lain: identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga keuangan, saldo rekening keuangan pada akhir tahun kalender, dan penghasilan terkait rekening keuangan.

Menurut Menkeu, perbankan wajib melaporkan informasi keuangan yang dimiliki oleh orang pribadi dengan agregat saldo paling sedikit Rp 200 juta, dan Rp 200 juta ke atas.

Sri menambahkan, bahwa pemerintah mencatat, jumlah saldo rekening yang menyimpan saldo di atas Rp 200 juta sebanyak 2,3 juta rekening atau 1,14 persen dari jumlah penabung di Indonesia.

“Kalau akun ini berasal dari gaji tetap yang diperoleh dan sudah dipotong dari PPh (Pajak Penghasilan) sebetulnya tidak perlu takut,” ujar Sri di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (5/6), seperti dilansir dari republika.co.id.

Tata caranya ialah, pihak perbankan nasional harus menyerahkan laporannya setiap 30 April dimulai pada tahun depan.

Menkeu menegaskan bahwa seluruh penerapan keterbukaan informasi keuangan akan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang mengacu pada standar OECD. Dirinya berjanji, seiring dengan implementasi aturan ini di lapangan, pemerintah akan terus melakukan perbaikan disiplin kinerja, tingkat kepatuhan terhadap teknis, dan standar operasi prosedur. Sehingga semuanya akan berjalan sesuai harapan.

“Kami tidak bertujuan mencari dan memburu kepada seluruh akun, sehingga masyarakat luas tidak perlu khawatir. Kalau Anda atau ada wajib pajak menerima surat dari DJP Anda datang ke kantor pajak untuk klarifikasi. Kami juga ada usulan bentuk call center termasuk sistem aduan,” pungkas Menkeu. (Ham)