Perkebunan Sawit Rakyat Dibuka Secara Berjadwal

0
22
Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat mencapai 6 ton per hektare (ha). (Ist)
JAKARTA, Inspirasibangsa (4/6) — Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menyampaikan komitmen masyarakat padazero burningditunjukkan dengan melakukan metode khusus ketika membuka lahan dengan cara membakar. Pun ada tata kelola di tingkat desa, masyarakat adat, hingga pemerintah daerah, yang mengatur jadwal agar pembakaran tidak serentak dilakukan dan meluas.

Karena itu, masyarakat adat telah menerapkan budi daya terbaik dalam praktik perkebunan dan pertanian. Dengan demikian, pengusaha seharusnya tak perlu risau pada praktek membuka lahan dengan cara membakar oleh masyarakat adat.
Seperti, petani di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, misalnya memiliki prosedur sebelum membuka lahan. Dengan demikian, perkebunan rakyat seharusnya tidak lagi dicap sebagai penyebab deforestasi.
“Seharusnya pengusaha tidak perlu risau karena ada contohreal. Itu terbukti dengan tidak terjadi pembakaran yang masif di wilayahnya,” tuturnya ketika membuka konferensi pers tentangSaatnya negara menunjukkan komitmen dalam penyelamatan hutan dan lingkungan hidup, serta perlindungan petani pekebun dan masyarakat adat, di Jakarta pada Jumat (4/6).
Hal ini merespon permohonan pengujian Pasa 69 ayat (2) beserta pasal lain pada UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.41/1999 tentang Kehutanan di Mahkamah Konstitusi.
Meski diakui komitmenzero burningtidak bisa dipraktekan secara penuh, karena petani pekebun mandiri terkendala pada akses teknologi dan modal. Padahal, akses modal dan teknologi sangat dibutuhkan petani untuk praktek perkebunan yang baik.
Survey yang dilakukan SPKS menyebut, membuka lahan dengan tanpa membakar membutuhkan biaya Rp3 juta per ha, sementara dengan membakar skala kecil perlu Rp300.000 per ha.
Di sisi lain, perbankan tidak memberikan akses modal kepada petani pekebun mandiri. Jikapun ada, syarat yang harus dipenuhi begitu sulit.
Darto menyebut catatan SPKS menunjukkan 629 orang diproses hukum akibat dituding sebagai pelaku pembakaran. Sementara, penegakan hukum kepada pelaku usaha belum sepenuhnya ditegakkan.
Marselinus Andry dari SPKS menambahkan, jika uji materi ini dikabulkan Mahkamah Konstitusi, maka akan lebih banyak petani yang dipenjara. Oleh karena itu, UU No.32/2009 harus dijaga.
Totok Dwi Diantoro dari Departemen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UGM mengharapkan UU No.32/2009 menjadi instrumen untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Tak kalah penting, UU ini hadir untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat adat yang terkendala akses modal dan teknologi.
Sebaliknya, upaya uji materi justru melemahkan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam.
“Sangat tidakfairjika ada kekuatan besar menyoal kearifan lokal. Posisi yang tidakequalini harus dilindungi oleh negara,” imbuhnya. (Lang)