Pemerintah Akan Tertibkan Keberadaan Minimarket

0
27
Ilustrasi (Ist)

JAKARTA, Inspirasibangsa (3/6)– Menjamurnya bisnis minimarket yang sudah menjadi tidak kondusifdalam persaingan di tengah perekonomian rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan rencana akan ada pembatasan minimarket (convenience store, red) untuk mendorong kebijakan pemerataan ekonomi.

“Ini adalah bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi,” kata Darmin saat ditemui di Jakarta, Jumat malam.

Darmin menjelaskan rencana yang sedang dikaji secara mendalam oleh Kementerian Perdagangan ini bertujuan membatasi kepemilikan satu korporasi atau investor dalam sebuah jaringan minimarket.

“Saat ini persaingan sangat ketat. kalau saya bersaing sesama warung tradisional sih masih memakluminya. Ini saya harus bersaing dengan minimarket modern yang super lengkap, dengan pemodal yang miliaran. Warung saya sekarang ini megap-megap, makanya untuk tetap bertahan saya buka 24 jam,’ tandas Mas Mukimin pemilik warung gerobakan asal Kebumen yang sudah 15 tahun bercokol di pinggiran jalan Nusantara, Depok.

Lain halnya pengakuan Kang Ateng, pemilik warung gerobakan yang mangkal di kawasan Cibinong, kabupaten Bogor. Diakuinya sangat berat buka warung sekarang ini, sudah banyak minimarket moderen di sekelilingnya. Dulu sebelum ada minimarket itu, omset yang bisa dikantongi sehari kotor bisa Rp 750.000,- sampai Rp 1 juta. “Sekarang saya hanya bisa kantongin penjualan Rp 400.000/hari saja sudah bersyukur banget,” ketus Ateng yang berasal dari Ciamis, Jawa Barat yang sudah hampir 12 tahun berdagang di wilayah Cibinongitu.

Memang sebuah fakta, siapa yang kuat dia akan bertahan. Dari pengakuan dua pedagang kecil yang sudah hampir bertahun-tahun bertahan itu, saat ini yang dimiliki adalah hanya modal semangat saja, kalau untuk bersaing dengan minimarket modern sepertinya tak pantas dan tak sepadan, bila digambarkan persaingan itu antara gajah dan semut.

Untuk itu, pemerintah saat ini sedang merumuskan peraturan yang akan memberikan peluang bagi pasar tradisional agar tumbuh dan lebih berkembang.

Peraturan itu akan mengatur mulai dari persentase kepemilikan, zona minimarket, dan penggunaan merek suatu barang untuk menghalangi adanya dominasi merek tertentu.

“Kita mau membuat sesuatu yang lebih betul. Intinya kita tidak menghalangi mereka menambah (kepemilikan), tetapi rasionya jangan lagi berubah,” kata Darmin.

Untuk zona minimarket, Darmin menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan tersebut agar minimarket tidak lagi tumbuh merajalela di permukiman masyarakat.

“Itu akan ada aturan bahwa pasar modern, pasar minimarket itu ke depan dibolehkan di kelas jalan tertentu, tidak masuk ke permukiman,” katanya.

Untuk penggunaan merek, kata Darmin, rencana ini bertujuan guna memberikan kesempatan bagi produk UMKM agar dapat berkompetisi dengan merek yang sudah mapan.

Terkait dengan rencana tersebut, pemerintah akan menerapkan kebijakan setelah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN).

“Kita harus mempelajari juga aturan yang ada BPOM maupun di BSN karena kita ingin supaya UMKM kita tidak sulit memenuhi,” jelas Darmin.

Ia mengharapkan peraturan yang akan terbit dalam bentuk Peraturan Presiden ini bisa melindungi keberadaan pasar tradisional, tanpa mengganggu iklim investasi. (Lang)