Mengenal BMT dan Skala Bisnisnya

0
22
Ist

JAKARTA, Inspirasibangsa (27/4) — BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Di mana, secara umum BMT mengelola dua dana.

Pertama, yaitu dana Maal, yaitu dana sosial yang diperuntukkan sesuai proporsinya. Beberapa dana sosial yang dikelola, ialah dana zakat, infaq, sedekah, dan wakafh.

Dana tersebut, harus disalurkan sesuai peruntukannya. Karena, masing-masing dana, memiliki peruntukan yang berbeda-beda.

Kedua, yaitu tamwil, yaitu dana yang dikelola untuk kepentingan bisnis. Dalam penerapannya, tamwil ini mengelola dana simpanan (funding) dan pembiayaan (lending) kepada masyarakat konsumen.

Artikel Terkait: BMT dan Bank Syariah, Mengedepankan Keadilan

Seperti dilansir dari republika.co.id, soal imbauan untuk memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Kementerian Koperasi dan UMKM, Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia, Joelarso, mengakui, PBMT sudah diajak bicara.

PBMT menilai, ini hanya perubahan kelembagaan saja, dan BMT punya opsi untuk memilih mana yang cocok. “Intinya, komunitas ini selalu koordinasi, baik dengan Kemenkop, OJK, dan industri termasuk industri keuangan syariah,” ungkap Joelarso.

Umpamanya dengan perbankan, PBMT sudah menjaga hubungan baik. Karena sudah banyak modal, melalui program channeling dan executing yang disalurkan. Dan tak sedikit pula, BMT yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi, dan menjadi agen asuransi mikro syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Lembaga Keuangan Mikro, salah satu syarat transformasi LKM menjadi bank, jika LKM sudah beroperasi di lebih dari satu kota atau kabupaten. Joelarso mengatakan, bahkan anggota PBMT sudah ada yang lintas kota kabupaten.

“Anggota PMBT memilih mendaftarkan diri ke Kemenkop,” ungkap dia.

Sudah ada pula perubahan anggaran dasar, menyikapi peraturan baru Kemenkop UMKM (Permen KUKM Nomor 16 Tahun 2015), yang mengatur perubahan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS), menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS).

Artikel Terkait: Sejarah Berdirinya BMT Beringharjo

Perlu diketahui bersama, pada 8 Januari 2016 lalu, OJK melakukan pelonggaran syarat perizinan LKM dan LKM syariah. OJK mengimbau LKM dan LKM syariah, agar mendaftarkan diri sesuai jenis usahanya, baik ke OJK maupun ke Kementerian Koperasi dan UMKM.

Pengawasan terhadap LKM dinilai penting, terutama LKM dan LKM Syariah yang mengelola dana masyarakat. Sehingga, dana yang dikelolah oleh LKM dan LKM Syariah menjadi lebih aman. (Ham)