Membangun Budaya (Sadar) Bertoleransi

0
56
Hasin Abdullah (dok)

Oleh: Hasin Abdullah, Penulis Merupakan Mahasiswa Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Aktif di Lingkar Studi Mahasiswa Progressif (LSMP)

JAKARTA, Inspirasibangsa (16/5) — Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. (QS. Al-Kafirun: 6). Secara eksplisit konteks penafsiran ayat di atas sesungguhnya memperjelas betapa urgensinya membangun kerukunan antar umat beragama di tengah menipisnya toleransi. Indonesia sebagai negara multikultural yang terdiri dari pelbagai agama, ras, etnis, suku dan etnis terikat dalam ideologi Pancasila yang final.

Dimensi keislaman dan keindonesiaan telah bertemu dan menyatu dalam rumusan falsafah kenegaraan kita, yaitu Pancasila yang menghargai nilai-nilai kemajemukan dan kebhinekaan. Karena itulah, kemajemukan sebagai keniscayaan dalam Islam harus dirawat dan pentingnya membumikan kembali nilai-nilai toleransi (tasammuh).

Penafsiran kata toleransi memiliki makna mengizinkan, menenggang, membolehkan, dan membiarkan, baik berupa pendirian, kepercayaan, dan kelakuan yang dimiliki seseorang atas yang lainnya. Dengan kata lain toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip orang lain. Sebaliknya, toleransi tidak berarti seseorang harus mengorbankan kepercayaan (itiqad) atau prinsip yang dianutnya. Dalam toleransi sebaliknya tercermin sikap yang kuat atau istiqamah untuk memegangi keyakinan atau pendapatnya sendiri.

Indonesia sebagai negara majemuk masih minim spirit masyarakat dalam menegakkan toleransi untuk masa depan bangsa yang berperadaban demi terkongkritnya kemaslahatan umat dan tumbuhnya peradaban bangsa, padahal dengan penegakan prinsip ini yang tak mudah memicu konflik keagamaan maupun konflik sosial.

Hal seperti ini yang belum kunjung usai dipersoalkan di dunia global, bahkan belum ada pengendalian tindakan kekerasan dalam menyikapi keberagaman umat beragama. Akutnya konflik karena bangsa Indonesia makin masif dengan kemunculan berbagai kelompok ekstrim yang kerapkali mengatasnamakan agama.

Realitas seperti ini, yang kadangkala menjelma sebagai gerakan yang mengatasnamakan agama dan bisa menimbulkan kekerasan meskipun penerangan regulasi perundang-undangan terkadang tetap ada peristiwa pelanggaran hukum, mestinya setiap kelompok yang timbul harus memahami batasan dalam kodifikasi hukum agar tidak terjerumus kepada kebebasan. Pasalnya, dimensi keislaman secara konseptual sangat elegan, tetapi pelanggaran norma keagamaan dan norma hukum tetap menjadi prioritas kebangsaan untuk menjaga kerukunan pada umumnya.

Kalo kita mengukur prestasi kerukunan umat beragama di Indonesia, kemudian mengkorelasikan dengan Madinah sebagai wilayah yang penduduknya lebih ke mayoritas muslim juga, mereka dapat mempraktikkan sistem toleransi keagamaan pada zaman Rasulullah. Momentum ini yang harus diteladani oleh negara majemuk seperti negara Indonesia yang kian penduduknya mayoritas Islam bertindak demi kerukunan umat, mulai dari kehidupan secara politis maupun keagamaan. Sebab toleransi salah satu modal efektif untuk ditumbuhkembangkan.

Berbeda ketika toleransi disimbolkan dengan keyakinan (itiqadi), kalo keyakinan sesuai dengan ajaran yang digandeng oleh masing-masing kelompok. Tetapi keyakinan bisa saja memicu konflik intoleransi agama apabila muncul sebuah permasalahan yang berhubungan dengan invasi agama; pelecehan, penodaan, dan penistaan agama.

Nampaknya dengan opsi ini, negara Indonesia sebagai negara majemuk akan terpecah kerukunannya. Dengan dekimian membutuhkan arahan dan pandangan dari berbagai tokoh agama, ormas, serta ahli hukum untuk berupaya menafsirkan undang-undang yang mengatur terkait hal ini. Sebab jika tidak, bisa saja salah kaprah dan kesimpangsiuran.

Meneladani Negara Toleransi

Jika kita renungkan sejenak, kembali kepada sejarah kehidupan umat Islam sikap toleransi telah diletakkan pada saat awal Nabi Muhammad saw membangun negara Madinah. Demikian, Nabi Muhammad saw hijrah ke kota Madinah, Nabi segera melihat eksisnya pluralitas yang terpublikasi di kota Madinah. Pluralitas yang dihadapi Nabi antara lain tak sekedar karena perbedaan etnis semata, tetapi juga perbedaan yang disebabkan agama. Madinah tidak bersifat homogen dengan agama, tetapi di Madinah di samping yang beragama Islam, terdapat pula penduduk yang beragama Yahudi dan Nasrani. Melihat pluralitas keagamaan ini Nabi berinisiatif untuk membangun kebersamaan dengan yang berbeda agama. Inisiatif itu kemudian melahirkan apa yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dalam pandangan Nurcholish Madjid (1992: 195).

Menurut Websters New American Dictionary arti toleransi adalah liberty to ward the opinions of others, patients with others (memberi kebebasan (membiarkan) pendapat orang lain, dan berlaku sabar menghadapi orang lain). Toleransi diartikan memberikan tempat kepada pendapat yang berbeda. Pada saat bersamaan sikap menghargai pendapat yang berbeda itu disertai dengan sikap menahan diri atau sabar. Oleh karenanya, di antara orang yang berbeda pendapat harus memperlihatkan sikap yang sama yaitu saling mengharagai dengan sikap yang sabar.

Menegakkan prinsip sama dengan menegakkan toleransi. Pasalnya, surutnya kesadaran masyarakat adalah sebuah ideologi untuk memahami apa arti toleransi sebenarnya, penegakan sebab adanya basic principle yang melatar-belakangi paradigma kehidupan di mata masyarakat. Sehingga negara kita tak mudah muncul istilah intervensi, baik secara agamis ataupun politis.

Konteks ini, bisa kita korelasikan dengan aspek hukum Indonesia yang terkodifikasikan dalam konstitusi kebangsaan yang mendeskripsikan bahwa negara mengatur di dalamnya. Hal ini adalah pendekatan yuridis atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang berposisikan dalam Undang-Undang Konstitusi.

Jadi penulis mengkonglusikan, bahwa kerukunan alias toleransi terkadang merosot karena adanya aturan yang bertentangan dengan agama lain. Misalkan, negara Indonesia negara majemuk yang mempunyai landasan pada sila pertama ketuhanan yang maha esa, kalo secara otomatis syariat Islam ditegakkan bagaimana dengan nasib masyarakat yang di luar kalangan non-Islam. Apakah meski melakukan pelanggaran harus segera diproses dan ditindaklanjuti? Tentu secara hukum harus diproses hukum yang seadil-adilnya, ketika jelas ada bukti dan ada pelanggaran, maka dari itulah negara harus bertindak tegas.

Pengendalian Isu SARA

Harapan kita menghimbau baik itu kalangan pemerintah maupun segenap elemen dan komponen masyarakat diharapkan mampu mengendalikan perbuatan-perbuatan yang terkait dengan isu-isu SARA. Lebih-lebih penodaan terhadap agama sangat jelas melompat pagar agama lain sehingga membuat emosi kelompok mayoritas marah dan emosi dengan perbuatan ini, bagaimana strategi meredamnya?

Lantas dengan menghidupkan kembali budaya sadar bertoleransi (awareness culture of tolerance) dalam beragama untuk kalangan masyarakat. Mulai dari level yang mayoritas maupun minoritas agar dapat saling menjunjung moral dan kemanusiaan sehingga saling menghormati dan menghargai khususnya Indonesia sebagai negara majemuk.

Sebab itu, bangsa Indonesia tidak sekedar menghadapi tantangan global dalam menyikapi perbedaan kelompok di Indonesia, tetapi harus lebih waspada dengan tindakan-tindakan yang mampu merusak kerukunan umat beragama seperti; paham Radikalisme yang menginvasi lewat agama dan juga redikalisme pendekatannya lewat kekuatan ekonomi. Konteks ini, sangatlah tidak wajar maka masyarakat harus mengendalikan secara efektif.