Bicara Perpanjangan PT Freeport, Kementerian BUMN Telah “Offside”

0
19
PT. Freeport Indonesia (ist)

JAKARTA, Inspirasibangsa (9/7) — Maraknya isu mengenai perpanjangan PT Freeport Indonesia untuk tahun 2041 yang dirilis oleh Fajar Harry Sampurno sebagai Deputy Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media BUMN, yang sempat diviralkan oleh salah satu media, ternyata Kementerian BUMN tidak tinggal diam.

Kementerian BUMN mengklarifikasi terkait perpanjangan PT Freeport tidak benar adanya. Namun, disisi lain, atas klarifikasi yang disampaikan oleh Kementerian BUMN tersebut, dinilai oleh pengamat telah “offside” alias lancang.

Seperti yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman dalam wawancaranya mengenai jejak PT Freeport Indonesia ( PT FI ), pendapatnya, Kementerian BUMN telah “offside” dalam menjelaskan progres negoisasi antara Pemerintah dengan PT FI, karena pasalnya semua persoalan status izin operasi PT FI itu merupakan ranah kewenangan dan tanggung jawab Kementerian ESDM.

“Kalaupun kementerian BUMN hadir dalam tim, sesungguhnya sebagai pendengar saja. Sehingga tidak etis berbicara yang bukan ranahnya , bahkan belepotan penjelasannya mengenai klarifikasi tersebut,” tukas Yusri Usman dalam pesan singkatnya, Jumat (7/7).

Kemudian, tambah Yusri Usman, Menko Perekonomian mengajak Kementerian BUMN dalam rapat koordinasi, lebih untuk Kementerian BUMN bisa mengikuti proses dan persiapan kepada holding BUMN Tambang untuk “take over” atau ikut membeli saham divestasi, tidak lebih dari itu, itupun kalau timbul kesepakatan dengan PT FI.

Padahal publik paham bahwa kemampuan Holding BUMN Tambang untuk membeli saham divestasi 10,64 % itupun sangat diragukan kemampuannya, apalagi valuasi saham 10,64 % telah dipatok senilai USD 1, 7 miliar oleh PT Freeport Indonesia dengan menghitung juga potensi cadangan emas, tembaga dan perak yang masih di dalam bumi, sementara Kementerian ESDM menghitung harga yang wajar sebesar USD 630 juta berdasarkan perhitungan biaya pergantian investasi atau “replacement cost” sesuai Peraturan Menteri ESDM nomor 27 tahun 2013.

Sehingga kalau melihat dasar perhitungan valuasi saham masing masing pihak, maka dapat dipastikan seandainya PT Freeport Indonesia setuju dengan divestasi 51 % dalam kontrak perpanjangan operasi sampai dengan tahun 2041, maka dapat dipastikan sampai habis cadangan emas, tembaga dan perak di bumi Papua, BUMN Tambang kita tidak mampu membeli sahamnya dan sudah pasti tidak ekonomis, kan aneh kalau kita membeli kekayaan rakyat kita sendiri yang dikelola oleh pihak asing, jelas dan pasti ini sikap “wong ndeso ngemis saham”.

Bahkan kalau dirunut ke belakang sampai saat ini soal rekam jejak PT Freeport Indonesia, jelas terkesan bahwa pemerintah di bawah tekanan dan ancaman PT Freeport Indonesia, dan fakta yang tidak terbantahkan dengan tetap memberikan kelonggaran ekspor konsentrat yang jelas melanggar UU Minerba nomor 4 tahun 2009, seharusnya Kementerian ESDM bisa bersikap lebih tegas dengan mengurangi volume ekspor menjadi sekitar 700.000 metric ton per 6 bulan, khusus yang bisa diolah di smelter PT Smelting Gresik.

Sehingga solusi lebih tepat dan cerdas yang harus segera dilakukan oleh Holding BUMN Tambang saat ini adalah lebih baik fokus dan segera membangun smelter untuk menghindari kerugian negara dari hilangnya kesempatan proses hilirisasi mineral berharga yang bisa jauh menambah penerimaan negara dan berdampak ganda bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat serta akan semakin berkembang industri penunjang lainnya. (Amin)