Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Tolak Pansus Hak Angket DPR RI Terhadap KPK

0
40
Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Bibit Samad Rianto. (Ist)

JAKARTA, Inspirasibangsa (9/7) — Melihat perseteruan DPR RI dengan KPK akhir-akhir ini layaknya lelucon apalagi yang dimainkan. Sampai-sampai anggota Pansus Hak Angket lakukan roadshow ke LP Sukamiskin, Bandung, dan menghimpun testimoni para koruptor yang sudah dijebloskan itu untuk dijadikan bahan rapat bersama dengan KPK.

Menyikapi itu, warga/anggota Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di seluruh Indonesia prihatin dan penggunaan Hak Angket DPR RI itu terhadap KPK sangat tidak tepat secara hukum.

Bibit Samad Rianto, Ketua Umum Warga GMPK dalam siaran persnya yang diterima Inspirasibangsa, Minggu (9/7) mengungkapkan agar DPR-RI sebagai lembaga pembuat Undang-Undang dapat memberikan contoh yang benar (sebagai etalase/kepatuhan) dalam menerapkan Undang Undang yang dibuatnya sendiri, kami menganggap bahwa Hak Angket oleh DPR-RI terhadap KPK adalah merupakan media bagi DPR-RI untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

“Kami menolak penggunaan Hak Angket, dan mendesak Pimpinan MPR-RI/DPR-RI, dan Pimpinan Partai Politik untuk membatalkan penggunaan Hak Angket tersebut, kami meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan secara konstitusional menghentikan penggunaan Hak Angket tersebut,” tandas mantan wakil ketua KPK di era Presiden SBY.

Sejatinya, GMPK mendorong dan mendukung KPK untuk terus melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia secara profesional, akuntabel, dan berintegritas, tanpa merasa takut menghadapi serangan balik dari pihak-pihak yang membela para koruptor dalam bentuk apapun.

Dan, dengan semangat membumianguskan korupsi di nusantara ini, 66 DPD GMPK mengajak seluruh masyarakat Warga Negara Indonesia untuk peduli dan berperan aktif dalam upaya penangkalan dan pencegahan korupsi, serta berani melakukan perlawanan secara bermartabat terhadap upaya-upaya pelemahan KPK dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh pihak manapun.

Sementara salah satu warga Jakarta di laman medsosnya geram melihat gerakan Pansus Hak Angket DPR RI terhadap KPK. Dia sangat marah dan sewot.

“Kok pansus DPR bilang “hormati koruptor” harusnya maling ayam/copet yang harus dihormati karena mereka melakukannya demi sesuap nasi dan ekonomi keluarganya, kalau koruptor makan apa saja bisa, rumah mewah, istri banyak, belum selingkuhannya, deposito bank, model begini yang harus dihormati..??? Oooh tidak!” geram Gembong Ambardi. (Lang)