Fokus Pada Lima Strategi

0
25
Ist

JAKARTA, Inspirasibangsa (29/5) — Tantangan dan dinamika ekonomi global telah mempengaruhi stabilitas sistem keuangan semua negara. Indonesia diyakini memiliki sistem keuangan yang tetap stabil, dengan dukungan industri perbankan yang baik.

Namun demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR, 20 Februari 2017 memberi sinyal untuk mewaspadai kondisi global, terutama Eropa yang diperkirakan akan bergejolak dalam beberapa bulan mendatang.

Penyebabnya, defisit anggaran Yunani yang membengkak dan pemilu di beberapa negara Eropa berpotensi menimbulkan ketidakpastian.

Sri Mulyani waktu itu menerangkan bahwa defisit fiskal Yunani yang mencapai 4,2% terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun lalu mengancam posisi total utang negara itu yang sudah mendekati 200% terhadap PDB.

Kondisi itu membuat negara-negara Uni Eropa melakukan perdebatan apakah akan kembali memberikan suntikan dana talangan (bail out) atau tidak. Itu sebabnya perlu perhatian dalam hal ini.

Namun jika melihat kondisi keuangan Per Desember 2016, Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 22,69% dan rasio likuiditas pada 20,93%. Sementara itu, kredit bermasalah (NPL) tercatat sebesar 2,93% (gross) atau 1,15% (net), Indonesia cukup meyakinkan.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo beberapa bulan lalu, meyakininya angka tersebut sebagai sebuah prestasi bagi stabilitas moneter dan system keuangan Indonesia. Hal ni tentu patut menjadi perhatian.

Bertimbang dalam rangka memperkuat dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan resiliensi sistem keuangan di Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, dalam kegiatan diskusi Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beberapa hari lalu menyampaikan bahwa Bank Indonesia akan berfokus kepada lima strategi.

Pertama, memperkuat dan memperluas cakupan surveilans makroprudensial guna mengidentifikasi lebih dini sumber tekanan.

Kedua, melakukan identifikasi dan pemantauan risiko sistemik dengan menggunakan Balance Set of Systemic Risk.

Ketiga, memperkuat kerangka manajemen krisis melalui penyelarasan indikator stabilitas sistem keuangan dan hasil surveilans Bank Indonesia dengan Protokol Manajemen Krisis (PMK) Nasional.

Keempat, mendukung upaya-upaya pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat ketahanan pasar keuangan terhadap guncangan.

Kelima, memperluas koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah, OJK dan LPS untuk mendukung bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia. (HG)